Kerajaan Islam di Jawa – Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor dimana salah satunya adalah keberadaan kerajaan Islam di Sumatera yang menjadi titik awal agama Islam menyebar ke berbagai pelosok negeri.
Fakta sejarah keterlibatan kerajaan Islam di Indonesia ini memberikan peran yang cukup penting dalam penyebaran Islam di seluruh Indonesia.
Pada awalnya, kerajaan-kerajaan Islam hanya terdapat di Pulau Sumatra saja, namun seiring berjalannya waktu, Islam mulai masuk ke Pulau Jawa melalui berbagai cara serta didukung oleh faktor kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sebelumnya menguasai Jawa dimana kekuasaannya mulai melemah.
Sejarah Kerajaan Islam di Pulau Jawa
Pengaruh kerajaan Islam di Jawa ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam perkembangan agama yang saat ini menjadi agama paling banyak dianut oleh bangsa Indonesia.
Untuk menambah wawasan kita akan sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dibawah ini adalah pembahasan singkat mengenai sejarah kerajaan Islam yang terdapat di Pulau Jawa.
Kerajaan Demak
Kerajaan Demak atau lebih dikenal dengan Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut sejarah Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit.
Meski Demak masih di bawah kekuasaan Majapahit, namun kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi kebesaran kerajaan Majapahit.
Hal ini terjadi karena faktor melemahnya Kerajaan Majapahit sehingga memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya agama Islam.
Pada tahun 1470M, Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Ampel bersepakat dan memilih Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Demak.
Awalnya, area kerajaan ini bernama Bintoro, yaitu wilayah Kerajaan Majapahit yang diberikan kepada Raden Patah. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Raden Patah merupakan salah satu putra dari raja Majapahit dengan istrinya yang beragama Islam keturunan Campa.
Raden Patah berjasa sangat besar dalam penyebaran agama Islam dari Wali Songo di daerah kekuasaannya hingga nantinya menjadi pusat perkembangan Islam.
Beliau memerintah di Kerajaan Demak dari tahun 1478-1518M hingga tahta Kerajaan Demak selanjutnya digantikan oleh anaknya yang bernama Pangeran Sabrang Lor atau Pati Unus (Adipati Yunus).
Setelah menjadi raja, Pati Unus bersiasat untuk merencanakan penyerangan ke Malaka. Rencana penyerangan tersebut kian besar seiring dengan takluknya Malaka oleh tentara Portugis di tahun 1511M.
Namun pada pergantian tahun 1512M ke 1513M, pasukan Pati Unus mengalami kekalahan. Adipati Yunus menduduki tahta Kerajaan Demak hanya sekitar 3 tahun, tepatnya dimulai tahun 1518-1521M.
Sepeninggal Pati Unus, Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono yang sebelumnya dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati.
Nah, pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang ketiga ini Islam berkembang sangat pesat hingga ke seluruh tanah jawa bahkan sampai ke Kalimantan Selatan.
Tepatnya pada tahun 1527M, Sunda Kelapa berhasil ditaklukan berkat pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon dimana yang memimpin saat itu adalah Fadhilah Khan.
Masih di tahun yang sama, Tuban dan Majapahit jatuh ditaklukkan oleh Kerajaan Demak.
Sementara itu, Madiun juga takluk oleh Demak di tahun 1529M, disusul Blora pada tahun 1539M, Surabaya di tahun 1531M, Pasuruan di taklukkan di tahun 1535M, Blitar, Lamongan dan Wirasaba sekitar tahun 1541-1542M serta Kediri pada tahun 1544M.
Selain di Jawa, wilayah luar Jawa juga mengakui Kesultanan Demak, yaitu Palembang dan Banjarmasin.
Pada masa Sultan Trenggono, Islam berkembang hingga ke Kalimantan Selatan. Tepat di tahun 1546M, Sultan Trenggono menyebrangi lautan untuk menuju ke Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menyerbu Blambangan.
Namun naas, pada penyerbuan tersebut, Sultan Trenggono tewas terbunuh hingga kemudian pucuk kepemimpinan Kerajaan Demak digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Prawoto.
Sultan Prawoto menjadi Raja Demak tidak berlangsung lama, hal ini karena terjadi pemberontakan oleh para adipati-adipati yang menjabat di sekitar Kesultanan Demak.
Pemberontakan ini mengakibatkan tewasnya Sultan Prawoto yang dibunuh oleh Aria Penangsang yang berasal dari Jipang dimana kejadian ini terjadi pada tahun 1549M.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak, salah satunya adalah dipicu oleh perang saudara yang terjadi antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggana yang mengakibatkan saling bunuh antar saudara untuk saling memperebutkan tahta tertinggi Kerajaan Demak.
Tepatnya pada tahun 1554, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Hadiwijaya (Jaka Tingkir) hingga pada akhirnya Hadiwijaya mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Demak ke daerah Pajang sehingga berdirilah Kerajaan Pajang.
Baca Juga: Sejarah Islam di Indonesia
Kerajaan Pajang
Kerajaan ini berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak setelah runtuh. Kesultanan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi.
Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang sebelumnya diberi kekuasaan di daerah Pajang.
Setelah membunuh dan merebut tahta kerajaan Demak dari Aria Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir memperoleh gelar Sultan Hadiwijaya sekaligus didaulat menjadi raja pertama Kerajaan Pajang.
Agama Islam yang awalnya berpusat di Demak, akibat runtuhnya Kerajaan Demak maka otomatis dipindahkan ke pedalaman sehingga membawa pengaruh yang cukup besar dalam penyebarannya, seperti pada bidang politik yang juga mengalami perkembangan.
Pada masa Jaka Tingkir, ia memperluas wilayah kekuasaannya ke arah timur hingga sampai ke daerah Madiun tepatnya di area pedalaman tepi aliran sungai Bengawan Solo.
Sekitar tahun 1554, Jaka Tingkir akhirnya mampu menduduki Blora disusul Kediri di tahun 1577 M.
Karena memiliki hubungan kekerabatan/sahabat antara Kerajaan Pajang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, maka pada tahun 1577 M, Jaka Tingkir mendapatkan pengakuan sebagai sultan Islam oleh para raja yang kala itu menguasai daerah Jawa Timur.
Kerajaan Cirebon
Kerajaan Cirebon atau dikenal juga dengan nama Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan Islam yang cukup besar yang terletak di provinsi Jawa Barat, tepatnya pada abad 15-16 Masehi.
Kesultanan yang satu ini didirikan pada tahun 1430 dimana sultan pertamanya adalah Pangeran Walangsungsang yang menjabat dari tahun 1430-1479 M.
Setelah itu, tepatnya pada tahun 1479, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati dimana beliau adalah keponakan dari Pangeran Walangsungsang sehingga Sunan Gunung Jati didaulat menjadi Sultan Cirebon II.
Penerus tahta Kesultanan Cirebon selanjutnya dipegang oleh Sultan Abdul Karim. Sultan Abdul Karim merupakan Raja terakhir di Kesultanan Cirebon sebelum kesultanan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman.
Kesultanan Banten
Bergeser ke provinsi paling barat di pulau Jawa, yaitu provinsi Banten. Dahulu, di provinsi ini berdiri sebuah kerajaan Islam yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Islam Banten atau Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526.
Adapun sultan pertama yang memimpin Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah kewafatan Sultan Banten yang pertama, pucuk kepemimpinannya diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran Yusuf.
Sementara itu, kemunduran Kesultanan Banten terjadi di masa kepemimpinan Sultan Abdul Muffakir.
Sedangkan sultan terakhir yang menduduki tahta tertinggi di kerajaan ini sebelum akhirnya dibubarkan oleh kolonial Inggris adalah Sultan Maulana Muhammad Syafiudin.
Namun dari beberapa raja yang pernah memimpin Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja yang paling terkenal diantara raja-raja lainnya. Hal ini karena pada masa kepemimpinannya, Kesultanan Banten berada dalam masa kejayaan.
Akhir dari Kesultanan Banten ini terjadi karena beberapa faktor dimana salah satunya adalah terjadinya perang saudara yang terjadi yang mana Sultan Haji (anak dari Sultan Ageng Tirtayasa) berusaha ingin mendapatkan kekuasaan dari tangan ayahnya.
Akibat kejadian ini, akhirnya Kesultanan Banten dibubarkan oleh pemerintah Inggris yang kala itu berkuasa di Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 1813 M.
Kerajaan Mataram Islam
Kesultanan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang ada dan pernah berdiri di Pulau Jawa, tepatnya pada abad ke-16. Pusat pemerintahannya terletak di Kotagede Yogyakarta.
Mataram Islam dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu dari keturunan Ki Ageng Sela dan juga Ki Ageng Pemanahan.
Kesultanan Mataram Islam awalnya dari Kadipaten yang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang dan berpusat di Bumi Metaok yang kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya.
Raja pertama kerajaan ini adalah Sutawijaya (Panembahan Senapati) yang mana beliau adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Dibawah pemerintahannya, kerajaan ini pada akhirnya menjadi kerajaan independen.
Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung (1613-1645M).
Mas Rangsang berhasil melakukan ekspansi serta menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Bukan hanya itu, beliau juga melakukan perlawanan terhadap VOC dengan cara menjalin kerjasama dengan Kesultanan Banten dan Cirebon.
Dalam bahasa Jawa, Nagari Kesultanan Mataram menerapkan kerajaan yang berbasis pada pertanian berdasarkan ajaran Islam. Beberapa peninggalan dari kerajaan ini adalah kampung Matraman di Jakarta, penggunaan hanacaraka, sistem persawahan di Pantura Jawa Barat dan lainnya.
Sebelum runtuh, kerajaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Kesultanan Yogyakarta adalah lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam yang terbelah menjadi dua, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Terbelahnya kerajaan Mataran Islam disinyalir berasal dari konflik perebutan kekuasaan dari dalam dan luar keraton sehingga meruntuhkan Kerajaan Mataram.
Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkeruh keadaan dengan cara memecah belah kerajaan hingga mengeluarkan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755.
Perjanjian ini memutuskan untuk membagi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaotu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Dalam perjanjian ini juga menetapkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Pertama di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) I.
Selang waktu sekitar satu bulan setelah Perjanjian Giyanti, Sri Sultan HB I yang mana saat itu tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang akhirnya mendirikan sebuah keraton yang terletak di pusat Kota Yogyakarata. Lokasi ini saat ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.
Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dituliskan di dalam kontrak politik yang tercantum dalam Staatsblad 1941, No. 47.
Lantas apa yang dimaksud dengan Perjanjian Giyanti?
Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak Belanda, pihak Kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Namun pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa tidak dilibatkan.
Di dalam perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi pada akhirnya malah memutar haluan menyebrang dari mendukung kelompok pemberontak serta bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan yang memerangi pemberontak, beliau adalah Pangeran Sambernyawa.
Kasunanan Surakarta Hadiningrat
Perjanjian Giyanti
Keberadaan Kasunanan Surakarta tidak lepas dari sejarah Perjanjian Giyanti yang mana perjanjian tersebut terjadi antara Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi yang bersengketa di Kesultanan Mataram Islam.
Hingga pada akhirnya kedua belah pihak kemudian membuat perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda (VOC). Inti dari perjanjian ini adalah Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
Meskipun demikian, Keraton Surakarta tidak dianggap sebagai pengganti dari Kesultanan Mataram Islam meski rajanya masih memiliki darah keturunan dengan Kerajaan Mataram Islam.
Sampai pada akhirnya Keraton Surakarta menjadi sebuah kerajaan sendiri dimana setiap raja dari Kasunanan Surakarta mendapat gelar Sunan.
Tanggal 13 Februari 1755, VOC mengalami kebangkrutan sehingga pada saat itu VOC membujuk Pangeran Mangkubumi untuk bersatu dengan VOC guna melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said.
Raden Mas Said merupakan seorang tokoh yang di kemudian hari disebut dengan Kanjeng Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I meskipun sebelumnya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said bersekutu.
Tepat di tanggal 17 Maret 1757, terjadilah perjanjian Salatiga yang mana salah satu pokok dari intinya adalah Kasunanan Surakarta menjadi semakin kecil. Penyebabnya adalah karena Raden Mas Said menang dan diakui sebagai pangeran.
Akibat dari kemenangan itu, ia mendapatkan wilayah di tepi Sungai Pepe yang mana tempat ini menjadi tempat Pura Mangkunegaran berada.
Sejarah Singkat Keraton Surakarta
Pakubuwana IV
Pakubuwana IV adalah seorang raja yang sangat membenci penjajahan. Beliau juga merupakan seorang raja yang memiliki tujuan cita-cita yang tinggi dan keberanian penuh.
Di tahun 1790, terjadilah pengepungan terhadap Keraton Surakarta Solo yang dilakukan oleh para pejabat Negara, VOC, Mangubuwana I dan Hamengkubuwana I.
Kejadian ini dikenal dengan peristiwa Pakepung. Salah satu alasan pengepungannya adalah karena Pakubuwana IV mengusir para pejabat Negara yang tidak sepaham dengannya.
Setelah kejadian itu, Pakubuwana IV akhirnya mengakui kekalahan dan menyetujui untuk dibuang oleh VOC.
Hasil dari kejadian itu, selanjutnya mereka mengadakan perundingan yang mana perundingan tersebut berisi bahwa Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta dan Praja Mangkunegara memiliki kedudukan sama sehingga dilarang saling menyerang antara satu dengan yang lainnya.
Pakubuwana V
Pemegang tahta tertinggi Kasunanan Surakarta selanjutnya adalah Pakubuwana V yang mana beliau mendapat julukan Sunan Ngabehi karena kekayaannya. Dalam hal ini kekayaan yang dimiliki bukan hanya kekayaan harta namun juga kekayaan kesaktian.
Pakubuwana VI
Sepeninggal Pakubuwana V adalah Pakubuwana VI, beliau adalah salah satu pendukung dari Pangeran Diponegoro untuk melawan VOC.
Pakubuwana VII
Saat di bawah pemerintahan Pakubuwana VII, peperangan Diponegoro telah usai yang menyebabkan Keraton Surakarta dalam keadaan damai.
Pada masa ini juga menjadi awal tumbuh dan berkembangnya sastra secara besar-besaran. Para sejarawan menyebut, masa Pakubuwana VII merupakan masa kejayaan sastra di Kasunanan Surakarta.
Pakubuwana VIII dan IX
Era pemerintahan Pakubuwana VIII terbilang cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3 tahun setelahnya beliau wafat. Pucuk kekuasaan setelahnya dilanjutkan oleh putra Pakubuwana VI yang bergelar Sri Susushan Pakubuwana IX.
Pakubuwana X
Masa pemerintahan Pakubuwana X, suasana politik di keraton ini sangat stabil sehingga disebut-sebut menjadi masa kejayaan dari pemerintahan Pakubuwana X.
Bukan hanya itu, pada masa ini juga terjadi sebuah transisi, yaitu perubahan dari Kerajaan era tradisional menuju era modern.
Banyak pembangunan infrastruktur pada era ini seperti dibangunnya Stasiun Solo Jebres dan juga Satwa Taru Jurug atau lebih dikenal dengan nama Kebun Binatang Jurug.
Beberapa pembangunan lainnya adalah Pasar Gedhe, Jembatan Jurug dan lain sebagainya.
Akan tetapi pada tanggal 1 Februari 1939, Pakubuwana X tutup usia. Karena pengaruhnya yang sangat besar, oleh rakyatnya, beliau dijuluki sebagai Sunan Panutup atau Raja Besar Surakarta yang terakhir.
Pakubuwana XI
Setelah Pakubuwana X wafat, pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Pakubuwana XI yang mana pada masa ini merupakan masa-masa sulit karena pada saat itu bertepatan dengan terjadinya perang dunia kedua.
Bukan hanya itu, pada tahun 1942, Indonesia juga mengalami pergantian penjajahan dari Belanda berganti ke negara Jepang.
Pakubuwana XII
Pemerintahan Pakubuwana XII terjadi dengan momen lahirnya NKRI. Kemudian pada tahun 1945-1947, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara patuh dan tunduk pada Pemerintahan Indonesia sehingga statusnya berubah menjadi Daerah Istimewa sama seperti halnya Yogyakarta.
Demikianlah pembahasan mengenai sejarah kerajaan Islam di Jawa. Semoga dapat menjadi rujukan serta dapat menjadi wawasan bagi kamu yang saat ini sedang membutuhkan referensi mengenai sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa.
